Karena Miras adalah Haram

Senin, Juni 08, 2015

Miras/ khamr adalah suatu keharaman dalam agama Islam yang agung. Tidak diragukan lagi. Terdapat hukum yang jelas mengenai miras dalam Qur'an. Adapun proses turunnya hukum miras/ khamr dalam Islam berlangsung bertahap. Awalnya miras tidak diharamkan, hanya disebut keburukannya lebih besar dari manfaatnya (Al-Baqarah: 219), lalu berangsur menjadi tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk (An-Nisa: 43), hingga turun sebuah ayat yang terlansir dalam surat Al-Maidah ayat 90-91:


"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Miras, menurut hukumnya, harus dihindari bagi umat Islam. Tidak hanya itu, miras menurut pandangan kesehatan juga membahayakan organ tubuh, mengakibatkan kerusakan syaraf, mengganggu kesehatan tubuh, dsb.

Namun, hukum miras dalam entitas agama dan kepercayaan lain di luar Islam tentu berbeda-beda. Ada yang melarang dan ada pula yang justru malah membolehkan, bahkan pada beberapa suku di Indonesia tuak (minuman beralkohol hasil fermentasi nira atau beras) dikonsumsi dalam ritual adat, seperti pada suku Toraja dan Batak.

Saat ini RUU Larangan Minuman Beralkohol sedang di-godog DPR, dan kemungkinan akan diterbitkan pada tahun ini [draft RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa dilihat disini]. Sebelumnya peraturan mengenai miras dengan hierarki tertinggi yang dijadikan acuan adalah Keppres No. 3 tahun 1997. Namun peraturan ini telah dicabut oleh MA pada 2013. MA menyatakan Keppres tersebut tidak dapat berlaku lagi karena dasar hukum pembentukannya telah dicabut.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, sebagian undang-undang yang menjadi dasar terbitnya Keppres itu telah dirubah, diantaranya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan yang telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Keppres No. 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.

Pasca dicabutnya Keppres tersebut, peraturan pelarangan miras diatur dengan Perda di masing-masing daerah. Namun Perda-perda tersebut hampir dapat dipastikan hanya akan berlaku hingga UU Larangan Minuman Beralkohol yang berlaku secara nasional resmi disahkan. Akan tetapi, jika Perda yang saat ini berlaku tidak bertentangan dengan UU yang nantinya disahkan, maka sesuai RUU, Perda dan UU dapat diterapkan secara paralel.

Pemberlakuan UU Larangan Minuman Beralkohol bukan tanpa polemik. Seperti yang saya tulis di atas, takaran hukum di masyarakat mengenai minuman beralkohol tidaklah serupa. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan bahkan ada yang menggunakannya untuk keperluan ritual adat. Jika pelarangan miras, seperti yang tertuang dalam RUU, diterapkan secara menyeluruh dan tanpa pengecualian, maka tidak salah jika kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu perilaku intoleran negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakatnya.

Dasar pertimbangan RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang dapat ditimbulkannya dan bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan bagi pemakainya dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Maka solusi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang tepat terhadap kelompok masyarakat terkait secara persuasif tentang dampak buruk minuman beralkohol. Pemberlakuan kebijakan tersebut akan bisa diterima, bisa juga tidak. Pada titik ini kelompok masyarakat terkait harus tetap diberi pilihan sesuai agama dan kepercaaannya.

Adalah hal yang salah jika pemerintah memberlakuan UU Larangan Minuman Beralkohol dari sisi pandang suatu kelompok etnis atau agama saja, terlepas dari bahaya minuman beralkohol itu sendiri. Jika pun harus diterapkan, maka kepentingan kelompok masyarakat atau etnis yang menganggap konsumsi minuman beralkohol sebagai salah satu bagian ritualnya, maka pengecualian pelarangan minuman beralkohol harus diberlakukan. Baik melalui peraturan turunan atau langsung dimasukkan dalam draft undang-undang.

Bukan hal yang baru jika peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah dianggap diskriminatif. Dalam esainya berjudul "Kebebasan Beragama-Berkeyakinan dalam Hubungan Negara-Agama", Asfinawati melansir komentar Tiurlan Hutagaol yang dimuat di media massa mengenai pembahasan RUU Jaminan Produk Halal pada 2009 silam. Tiurlan Hutagaol menilai RUU JPH sangat diskriminatif. Ia mencontohkan ada makanan-makanan tertentu yang dianggap haram oleh satu agama namun tidak bagi agama lain, atau bahkan dalam adat budaya satu suku merupakan makanan wajib dalam pesta adat. Tiurlan mengaku kecewa sebab suara kaum minoritas tidak dihargai pada rapat-rapat DPR saat membahas RUU ini.

Tentu pemaksaan terhadap suatu kelompok etnis/ agama untuk mengikuti aturan kelompok etnis/ agama lain tidak dapat dibenarkan, entah itu secara langsung atau melalui peraturan perundang-undangan. Sama halnya jika seorang wanita muslimah dilarang menggunakan hijab atau burqa oleh sebuah institusi dengan alasan hijab atau burqa dapat mengaburkan identitas seseorang. Di beberapa negara bahkan pemakaian burqa dilarang karena disebut-sebut berpotensi digunakan oleh pelaku kriminal untuk menutupi identitas mereka. Tentu aturan seperti ini intoleran.

Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah dalam Ahkam Ahli Dzimmah mengatakan bahwa di negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, terjaga darah para penduduknya, termasuk bagi pemeluk agama lain. Orang kafir yang demikian disebut ahli dzimmah atau dzimmi. Mereka tetap diberi kebebasan memeluk agama mereka sendiri dan mendapatkan hak-haknya, namun terikat kewajiban jizyah atau semacam pembayaran upeti.

Tentu di negeri yang bukan didasarkan dengan hukum islam seperti di Indonesia yang kita tempati ini, lain soal. Mau tidak mau, dengan sistem demokrasi, umat muslim bukan menjadi entitas yang punya hak preoregatif untuk mengatur negara ini sesuai hukum Islam. Tetapi umat Islam dan umat yang lain dipayungi oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, walaupun, seperti beberapa contoh di atas peraturan yang diberlakukan kadang intoleran pada suatu kelompok agama/ etnis tertentu.

Dr. Zakir Naik, dalam ceramah teleconference-nya di Oxford pernah menerangkan bagaimana seorang muslim tinggal di negara yang bukan berdasarkan islam. Dalam kasus yang ia sampaikan ia menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim menjadi muslim yang baik di negeri Inggris.

Ia mengatakan, bahwa wajib bagi setiap muslim (Inggris) untuk mentaati hukum negara tempat tingalnya, selama peraturannya tidak memaksanya melakukan yang diharamkan agamanya, atau melarangnya melakukan kewajiban agamanya. Ia juga mengatakan, bahwa di India juga tidak ada peraturan konstitusi yang memaksa muslim di India untuk melakukan perbuatan yang haram ataupun melarang muslim melakukan kewajiban agama. Maka ia melaksanakan ajaran Islam.

Sesungguhnya prinsip ini adalah hal yang sering kita dengar dalam pengkajian Islam, yang mana kita wajib taat pada pemerintah dalam aturan-aturan yang makruf, akan tetapi kita wajib menolak pada peraturan-peraturan yang mungkar. Maksud peraturan yang mungkar adalah peraturan yang memaksa kita melakukan yang dilarang Islam atau peraturan yang memaksa kita meninggalkan kewajiban Islam. Seperti peraturan larangan hijab, misalnya, karena hijab wajib bagi wanita Islam. Atau jika pemerintah melarang muslim lelaki sholat di masjid, misalnya, ini adalah peraturan yang memaksa kita meninggalkan kewajiban, maka ini adalah kemungkaran yang harus dilawan.

Lalu bagaimana agar hukum-hukum Islam membumi dan agar hukum-hukum Islam diterapkan? Kewajiban kita adalah berdakwah, menunjukkan Islam yang benar dengan diri kita, berusaha memberitahu kepada setiap orang mengenai Islam yang benar, walaupun kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk beriman pada Islam dan mau mengikuti hukum Islam.

Maka dengan berbagai ikhwal yang saya tulis di atas, saya dapat mengatakan jika ada suatu etnis atau agama yang masih meyakini miras sebagai bagian ritual dan tidak haram, sementara kita dan pemerintah ingin menegakkan larangan miras, solusi yang dapat kita lakukan adalah melakukan dakwah/ edukasi untuk memberitahu bagaimana bahaya miras, bagaimana miras dapat merusak badan, bagaimana miras dapat membuat kriminalitas meningkat (walaupun tidak serta merta setiap peminum miras akan melakukan tindak kriminal), akan tetapi kita tidak bisa memaksa keyakinan mereka.

Pada titik ini, seharusnya jika RUU Larangan Minumal Beralkohol diterapkan, suara setiap entitas termasuk minoritas didengar. Salah satunya dengan membuat pengecualian jika mereka masih meyakini miras sebagai bagian dari ritual adat yang harus dilakukan, bukannya memaksa mereka meninggalkan ajarannya.

You Might Also Like

0 komentar